Sri Winarsi, - (2025) STRATEGI PENANGANAN TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ADMINISTRASI. [Pidato Guru Besar] (Unpublished)

Text 46. SRI WINARSI.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan Sistem Pendaftaran Tanah, dengan mengimplementasikan sistem pendaftaran tanah yang terintegrasi secara nasional, meningkatkan akurasi data fisik dan yuridis tanah, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan transparansi dan akses informasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyediakan akses publik terhadap informasi pertanahan, serta mengembangkan sistem informasi pertanahan yang transparan dan akurat. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam penerbitan sertipikat ganda. Pada sisi lain, perIu adanya peningkatan kompetensi petugas BPN dalam pengukuran dan pemetaan tanah dengan memberikan pelatihan berkala tentang hukum pertanahan. Adanya evaluasi dan monitoring berkala dengan melakukan audit reguler terhadap proses penerbitan sertipikat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pertanahan secara berkala. Rekomendasi-rekomendasi ini harus diimplementasikan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, serta prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pertanahan.

Actions (login required)

View Item