Daffa Rheyna Aprillia, - (2024) Pembatalan Surat Tagihan Pajak Secara Jabatan Atas Keterlambatan Pelaporan SPT PPH Badan Oleh Yayasan X (Studi Kasus Klien Konsultan Pajak Y). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) 3. 152110613085_Daffa Rheyna Aprillia - abstrak.pdf Download (118kB)
	Text (FULLTEXT) 3. 152110613085_Daffa Rheyna Aprillia.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar SPT Pajak Penghasilan setiap tahunnya paling lambat empat bulan setelah periode pembukuan berakhir. Yayasan X merupakan Wajib Pajak yang rutin melakukan kewajiban perpajakannya tidak terkecuali dalam melaporkan SPT PPh Badan. Diketahui bahwa Yayasan X melakukan pembukuan dengan periode April-Maret sehingga Yayasan X harus melaporkan SPT PPh Badan paling lambat pada akhir Bulan Juli. Namun pada tahun 2020 dan 2023, Yayasan X menerima Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pelaporan SPT PPh Badan, sehingga Yayasan X mendapatkan sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Yayasan X mendapatkan Surat Tagihan Pajak dan mengetahui upaya serta tanggapan Yayasan X atas Surat Tagihan Pajak yang diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh sumber yang relevan berdasarkan kasus yang terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa diketahui bahwa alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak tersebut adalah karena adanya kesalahan informasi pada data yang terdaftar dalam sistem DJP Online. Periode pembukuan yang terdaftar pada sistem adalah Bulan Januari-Desember sehingga jika Yayasan X melakukan pelaporan di Bulan Juli, pada sistem tersebut dinyatakan bahwa Yayasan X terlambat melakukan pelaporan SPT PPh Badan. Atas hal tersebut, tanggapan serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan X adalah mengajukan permohonan perubahan data dan dilanjutkan dengan mengajukan surat pernyataan adanya kesalahan pada sistem administrasi DJP agar dilakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak secara jabatan.

Actions (login required)

View Item