Dimas Atmaja Sukardi (2022) Pengkreditan Faktur Pajak Di Masa Transisi Non Pkp Ke Pkp Menurut Uu No. 11 Tahun 2020 (Studi Kasus Klien Pt. Vs). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Text (Fulltext) 151910713101_0OSjnsDdf6Z7hQJpHm1QbMfBZLulDf.pdf Download (434kB)

Abstract

Pada kasus CV. PQR ini membahas mengenai bagaimana kewajiban perpajakan dari CV. PQR setelah disahkannya menjadi PKP yang didasarkan pada pengesahan UU CIPTAKER pasal 112 pada bulan Oktober 2020 tentang dengan adanya aturan mengenai relaksasi pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran dengan syarat perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Dengan kemudahan tersebut dan juga latar belakang dari CV. PQR yang masih berstatus sebagai Non-PKP, CV. PQR mengajukan untuk disahkan menjadi PKP secara sukarela dikarenakan peredaran bruto CV. PQR dalam 1 tahun masih di bawah 4,8 Milyar pada tanggal 15 Januari 2021 dan disahkan pada tanggal 31 Januari 2021. Atas pengesahan tersebut KPP menerbitkan Surat Pengesahan PKP dan menyatakan bahwa CV. PQR telah resmi menjadi PKP dan wajib untuk memungut PPN serta dimudahkan dalam hal perhitungan PPN nya dengan mekanisme PPN DM dan dalam pelaporannya menggunakan SPT 1111 DM. Dalam hal pengkreditan Pajak Masukannya, CV. PQR tidak bisa memakai mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Masukannya, dikarenakan pengesahan PKP pada tanggal 31 Januari dan hanya berselisih 15 hari daru pengajuannya, sehingga mekanisme yang digunakan oleh CV. PQR ini yakni pengkreditan Pajak Masukan sebesar 70% dari Pajak Keluaran berdasarkan keputusan dari KPP yang dicantumkan pada Surat Pengesahan Pengusaha Kena Pajak.

Actions (login required)

View Item