ARIFIN. ZAINAL, 030015061 (2007) LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI JURU KAMPANYE (STUDI KASUS DALAM PILKADA ACEH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-arifinzain-3997-fh73_07-k.pdf Download (33kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-arifinzain-3997-fh73_07.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB) | Request a copy

Abstract

Setiap Pegawai Negeri baik itu Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indinesia, maupun Pegawai Negeri Sipil harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan Pegawai Negeri untuk melarang menjadi Juru Kampanye dengan alasan apapun karena untuk menjaga kenetralitasan dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil mejadi Juru Kampanye, maka dikenai sanksi tindak kedisiplinan yang berakibat pada sanksi hukuman. Jika dalam Qanun Aceh No. 7 Th. 2006 Pasal 39 berakhir pada penghentian kampanye, bahkan sampai yang paling berat yaitu batalnya calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah akibat pelanggaran tersebut. Sedangkan pada Ketentuan Sanksi Menurut Surat Edaran No.: SE/08.A/M.PAN/5/2005 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Actions (login required)

View Item