ACHMAD SOFWAN M, 030015156
(2007)
FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SUMENEP.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Setelah formasi ditetapkan kemudian dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang proses pelaksanaannya dimulai dari perencanaan terhadap jumlah formasi lowong atau formasi barn yang dibutuhkan oleh tiap instansi serta penjadwalan kegiatan seleksi pengadaan PNS, kemudian dilakukan pengumuman kepada masyarakat umum tentang adanya lowongan formasi untuk memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi pemerintah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya, setelah itu tahap pelamaran yaitu WNI yang berminat diharuskan mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan, kemudian dilakukan seleksi penerimaan yang dimulai dari penyaringan atas surat lamaran yang masuk, pemanggilan pelamar yang memenuhi syarat dan pelaksanaan ujian penerimaan yang dilakukan oleh panitia ujian, basil dari seleksi penerimaan tersebut diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk kemudian ditetapkan sebagai daftar pelamar yang lulus ujian seleksi, daftar serta syarat kelengkapan administrasi dari pelamar kemudian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian diserahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan NIP, yang berdasarkan NIP tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi CPNS.
Jika dilihat dari segi yuridis pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sah secara hukum. Namun jika dilihat dari segi tujuan, bahwa pelaksanaan pengadaan seleksi CPNS yang ditetapkan oleh BKN secara serentak guna menegakkan prinsip-prinsip netral, obyektif, akuntabel, dan terbuka dalam proses seleksi CPNS di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah melanggar kepatutan.
Actions (login required)
 |
View Item |
