Intan Dewi Safitri (2022) Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Yang Diterbitkan Pada Cv X (Studi Kasus Klien Kja Ary Wicaksono). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Text (Fulltext) 151910713097_JWd4ngZIRQtgs4YhybwfdHz4CONmfc.pdf Download (2MB)

Abstract

Dalam pemungutan pajak, tidak jarang timbul permasalahan yang berasal dari ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak yang harus dibayar. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah memberikan hak penuh kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selama terjadi permasalahan, pemerintah memberikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apa dampak dari tidak dipenuhinya surat permintaan data yang diberikan pemeriksa selama pemeriksaan pada CV X dan upaya yang dilakukan oleh CV X atas hasil dari pemeriksaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode kajian studi kasus dengan menggunakan analisis yang berfokus pada sebuah kasus atau peristiwa. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa jika wajib pajak tidak memenuhi surat permintaan data, maka hasil pemeriksaan dihitung secara jabatan dan akan berdampak pada upaya hukum berikutnya yaitu keberatan. Upaya hukum selanjutnya yang dilakukan CV X atas hasil pemeriksaan adalah dengan mengajukan keberatan dan banding. Pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan oleh CV X tersebut keduanya mendapatkan putusan ditolak, karena data yang diberikan pada saat keberatan namun pada waktu pemeriksaan data yang diminta tersebut tidak diberikan, maka data tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Atas kesalahan yang cukup fatal dengan tidak memenuhi surat permintaan data selama pemeriksaan, CV X seharusnya tidak melakukan upaya hukum berikutnya, karena upaya tersebut tidak akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dan justru hanya akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar karena adanya tambahan sanksi administrasi. Dengan demikian CV X seharusnya melakukan pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu melakukan dan menyimpan pembukuan selama 10 tahun sehingga dapat memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak yang diperiksa dan dapat memberikan data yang diminta pada saat pemeriksaan sehingga tidak merugikan pihak manapun

Actions (login required)

View Item