Muhammad Dimas Fahmi Syadad, - (2024) Penyelesaian Atas Kasus SP2DK Pada PT. X (Studi Kasus Pada Klien KKP Ninik Zulaikah Dan Rekan). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713001_Muhammad Dimas Fahmi Syadad.pdf Download (1MB)

Abstract

Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) merupakan bagian dari kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) yang dilakukan oleh DJP. Tujuan dari kegiatan P2DK adalah sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada tanggal 23 Februari 2023, PT. X menerima SP2DK dari kantor pelayanan pajak (KPP) dikarenakan adanya indikasi terdapat kesalahan dalam kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2019. Adapun temuan yang disampaikan oleh pengawas yaitu: perbedaan pada peredaran usaha antara SPT tahunan dengan SPT masa PPN sebesar Rp. 177.912.865,-. indikasi PPH pasal 23 yang belum di potong sebesar 8.740.506.000,-. Indikasi kesalahan dalam perhitungan beban penyusutan dengan harga perolehan sebesar Rp. 332.061.126,- dan penyusutan sebesar Rp. 58.625.741,-. indikasi kesalahan dalam perlakuan aktiva sewa guna usaha sebesar Rp. 185.454.545,-. indikasi PPH pasal 21 yang belum di potong sebesar Rp. 69.927.000,-. Setelah melakukan evaluasi, PT X memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterima sebagai berikut: PT. X tidak setuju atas selisih sebesar Rp. 177.912.865,- pada peredaran usaha antara SPT Tahunan dengan SPT masa PPN yang merupakan penghasilan lain-lain. PT. X setuju dan melakukan penyetoran atas PPH pasal 23 yang belum dipotong sebesar Rp. 74.288.500,-. PT. X setuju dan akan melakukan pembetulan pada SPT tahunan atas kesalahan dalam perhitungan beban penyusutan sebesar Rp. 35.215.000,-, PT. X setuju dan akan melakukan pembetulan atas kesalahan perlakukan aktiva sewa guna usaha sebesar Rp. 117.272.727,-. PT. X setuju dan akan menyetor pajak PPH pasal 21 yang belum di potong sebesar Rp. 69.927.000,-. Atas tanggapan yang diberikan oleh PT. X terhadap SP2DK yang diberikan terdapat potensi pajak dan sanksi administrasi sebagai berikut: potensi pajak atas objek pajak penghasilan yang belum dilakukan pemotongan dan penyetoran pajak sebesar Rp. 5.681.390,- dan potensi sanksi administrasi yang dikenakan sebesar Rp. 1.349.898,26. Potensi pajak atas pembetulan yang dilakukan oleh PT. X pada SPT Tahunan sebesar Rp. 29.318.249,- dan potensi sanksi yang di kenakan atas pembetulan SPT Tahunan sebesar Rp. 6.966.015,96.

Actions (login required)

View Item