LIONI TIENDANI A., 030215351 (2008) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN-BANGIL NO.04/PDT.G/ 2005/PN.KAB.PAS-BGL TENTANG BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-lionitiend-8055-fh111_08.pdf Restricted to Registered users only Download (866kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Hukum Adat proses pengalihan harta pewaris dapat dilaksanakan semenjak si pewaris masih hidup. Proses pengalihan harta tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui penghibahan dan pewarisan. Dalam hukum adat Anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama dengan anak sah, namun anak angkat hanya menjadi ahli waris terhadap harta harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak, hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Karo. Di beberapa daerah di Indonesia batasan hak mewaris anak angkat berbeda-beda, tergantung latar belakang sebab tedadinya pengangkatan tersebut serta adat budaya, keadaan masyarakat sekitar. Seperti yang terdapat di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan. Dalam Hukum Waris Adat harta peninggalan tidak merupakan kesatuan harta warisan melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari masing-masing barang yang terdapat dalam harta peninggalan tersebut. Hukum Waris Islam berbeda dengan Hukum Waris Adat, dalam Islam pengalihan harta hanya dapat ter adi hanya karena kematian. Selain itu dalam Islam tidak dikenal pemberian kepada anak angkat berupa hak nafkah dari harta peningalan orang tua angkatnya Dalam Hukum Waris Islam, harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan. Anak angkat menurut Hukum Islam tidak mempunyai status yang sama dengan anak kandung. Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, hal ini sesuai dengan pasal 209 ayat 2 KHI. Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Islam diartikan sebagai perkembangan di bidang kewarisan Islam, tentunya berdasarkan kesepakatan para ulama yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan-Bangil menurut Hukum Islam adalah tidak sah karena perkara waris antara Orang Islam seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, begitu pula dalam kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Hal ini telah dikukuhkan dalam pasal 49 W Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu dalam satu poin putusan Pengadilan Negeri Pasuruan menghukum tergugat (J) sebagai anak kandung AW untuk bersama-lama dengan penggugat (S) sebagai anak angkat AW mengadakan pemecahan pembagian atas harta warisan tersebut. J mendapat 1 /2 bagian dan S mendapat 1 /2 bagian. Putusan ini tidak dibenarkan karena dalam Islam hubungan darah lebih diutamakan, jadi J sebagai anak kandung dan ahli waris AW berhak mendapat lebih dari '/2 bagian harta peninggalan, sedangkan S sebagai anak angkat boleh menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1 /3 dari harts warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian anak angkat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Actions (login required)

View Item