ADITYA PRADANA, 030315646 (2008) AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-pradanaadi-8090-fh219_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk mengkonstatir suatu perbuatan hukum atas tanah antara pihak-pihak ke dalam suatu akta. Oleh karena itu untuk syarat sahnya suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT itu dalam pembuatannya harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli dan disaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam jual beli tersebut. Kemudian setelah itu akta PPAT tersebut harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT. Fungsi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan alat bukti telah dilaksanakannya pemindahan hak atas tanah melalui jual bell. Akan tetapi keabsahan tersebut belum sempurna apabila akta tersebut belum di daftarkan ke Kantor Pertanahan yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pembuatan akta oleh PPAT tersebut. Jual beli hak atas tanah yang bersertipikat yang dibuat oleh notaris biasanya dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan harus disertai dengan Surat Kuasa Menjual dan diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk sekarang apabila ingin "membalik nama" harus ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu untuk jual bell hak atas tanah yang tidak dibuat dengan Akta PPAT, maka yang sering dilakukan dengan membuat perjanjian dimana dibuat dibawah tangan antara para pihak itu sendiri yaitu pihak pembeli dengan pihak penjual, dan dihadiri oleh saksi minimal 2 (dua) orang. Dan untuk menjamin dan' keabsahan dari perjanjian itu biasanya dalam perjanjian itu dibuat diatas kertas bermaterai secukupnya sehingga perjanjian dibawah tangan tersebut dapat dikatakan sah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 219/08 Pra a
Uncontrolled Keywords:	LAND REFORM � LAW AND LEGISLATION
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ADITYA PRADANA, 030315646 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Urip Santoso, SH., MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	02 Dec 2008 12:00
Last Modified:	15 Aug 2016 01:51
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13897
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item