LAURIKA SUCI WIDANINGSIH, 030415987 (2008) TANGGUNG GUGAT PEMBERI WARALABA ATAS PENGELOLAAN DANA PENERIMA WARALABA DADA PERJANJIAN WARALABA INDOMARET. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-widaningsi-8091-fh205_08.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Antara Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ada ketidaksesuaian. PP No. 42 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawarannya sebelum membuat perjanjian, sedangkan Permendag No.12/ M-DAG/PER/3/2006 memberi ketentuan bahwa pendaftaran prospektus penawaran dan perjanjian waralaba dilakukan oleh penerima waralaba untuk mendapatkan STPUW. Jenis-ienis waralaba adalah waralaba produk dan merek dagang. waralaba format bisnis, conversion .franchising, area ,franchising or development, suhfranchising, franchise brokerage, area representation, unit franchising, dan nontraditional franchising. Untuk menjadi penerima waralaba Indomaret, maka tahapan kerjasamanya yaitu menghubungi Bagian Waralaba Indomaret, presentasi pertama, presentasi kedua, pembukaan toko, dan barn penandatanganan perjanjian. Perjanjian waralaba Indomaret merupakan perjanjian baku sehingga isi perjanjian tidak bisa dinegosiasikan lebih dahulu, berisi 12 pasal yang mengatur mengenai pengaturan toko, hak waralaba dan batasannya. Maya waralaba, royalty dan biaya lainnya, kewaiiban pemberi dan penerima waralaba, pengelolaan barang dagangan dan uang tunai, SDM, jangka waktu perjanjian, force majeur dan kompensasi, dan penyelesaian sengketa. Hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian waralaba Indomaret lebih menekankan pada kewajiban penerima waralaba, hal im bisa dilihat dari isi perjanjian yang lebih banyak membebankan kewajiban pada penerima waralaba dari pada pemberi waralaba. Seluruh dana hasil penjualan toko Indomaret dikelola pemberi waralaba, yang kemudian menyerahkan surplus kas dengan memperhitungkan kewajiban penerima waralaba setiap 3 bulan pada penerima waralaba. Sedangkan bagi penerima waralaba yang tidak melakukan pengelolaan sendiri atas tokonya, setiap bulan menerima laporan keuangan dan surplus kas. Dengan demikian pemberi waralaba bertanggung gugat atas ketidak akuratan dalam pengelolaan dana yang mengakibatkan kerugian penerima waralaba. Untuk itu penerima waralaba dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan Negeri. Tetapi perjanjian waralaba Indomaret menentukan penyelesaian sengketa diutamakan secara kekeluargaan dan jika tidak menemukan jalan keluar akan diselesaikan secara arbitrase karena dianggap lebih menguntungkan bagi kelangsungan usaha waralaba.

Actions (login required)

View Item