RETNO SETYOWATI, 030215506 (2006) KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TERHADAP SENGKETA YANG MEMUAT KLAUSULA ATAU PERJANJIAN ARBITRASE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-setyowatir-2259-fh1910-k.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-setyowatir-2259-fh19106.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Rv. dan HIR ataupun Rbg mengatur kewenangan perwasitan (arbitrase) melalui kebolehan menyelesaikan sengketa dengan perwasitan atau juru pisah yang diatur dalam Pasal 615 Rv, Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung melalui yurisprudensi, tidak hanya menganggap kesepakatan para pihak mengenai perwasitan sebagai suatu kebolehan saja tetapi memberikan kewenangan absolut kepada arbitrase dalam memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase. b. Eksistensi kewenangan arbitrase terletak pada ada atau tidaknya Perjanjian Arbitrase, sebab perjanjian arbitrase merupakan pintu gerbang menuju proses pranata arbitrase. Pengertian perjanjian arbitrase yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No.30/1999 memiliki keempat unsur yang menjadi tolak ukur adanya perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka sejak saat itulah lahir kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang mungkin akan timbul dari perjanjian tersebut Munculnya kewenangan arbitrase berdasar Pasal 3 jo. Pasal 11 UU No.30/1999 memberikan konsekuensi logis gugurnya kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung pada esensinya menggunakan "Ratio Decidendi" bahwa pengadilan berdasarkan Pasal 134 HIR wajib untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase. Hal tersebut sama sekali tidak bergantung pada ada ataukah tidak adanya eksepsi dari pihak tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan mengadili sengketa arbitrase.

Actions (login required)

View Item