Amalia Nefira Rahmanda, - (2024) Penerbitan SP2DK Atas Pemotongan Pph Pasal 23 Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Seharusnya Dipotong Pph Pasal 21 (Studi Kasus Pada Klien Visi Idea Sinergy). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713044_Amalia Nefira Rahmanda..pdf Restricted to Registered users only until 6 June 2024. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

SP2DK diterbitkan ketika ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SP2DK berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan penerapan sistem perpajakan di Indonesia, yaitu sistem self-assessment. Tujuan dari studi kasus ini yaitu untuk mengetahui faktor diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan untuk mengetahui penyelesaian atas SP2DK. Objek dalam penulisan Tuags Akhir ini adalah PT X yang bergerak di bidang industry kabel. PT X menerima SP2DK pada 12 Juni 2023 karena melakukan pemotongan PPh Pasal 23 untuk wajib pajak orang pribadi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 21, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 0,5%. Kesalahan pemotongan ini terjadi karena tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% berdasarkan PMK Nomor 141 Tahun 2015 sedangkan tarif untuk PPh Pasal 21 sebesar 2,5% berdasarkan PMK No.40 Tahun 2017. Dalam mengerjakan studi kasus ini, digunakan metode kualitatif, yaitu melibatkan investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang sedang terjadi di lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti. Hasil pembahasan studi kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan pemotongan ini menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 27.550, hasil pengurangan dari total pemotongan PPh 21 terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 110.200 dikurangi dengan hasil pengurangan dari total pemotongan PPh 23 terhadap DPP sebesar Rp 137.750. Ditambah dengan kurang bayar PPh 21 atas biaya lainnya sebesar Rp 6.156.432. Sehingga total kurang bayar yang harus dibayar PT X adalah sebesar Rp 6.183.982. Setelah melakukan perhitungan terkait kurang bayar yang terjadi pada 14 Juli 2023, PT X mengirimkan surat balasan kepada Accounting Representative (AR) dan PT X melakukan pembayaran kurang bayar pada tanggal 15 September 2023 dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tanggal 19 September 2023. Setelah melakukan pembetulan, PT X menerima Surat Tagihan Pajak (STP) pada tanggal 12 Oktober 2023, namun sampai saat ini belum dibayarkan karena belum menerima keputusan terkait sanksi administrasi

Actions (login required)

View Item