Reza Agustin Yezika, - (2024) Pemeriksaan Pajak Atas Pengajuan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Spt Tahunan Pph Badan PT. X Tahun 2021 (Studi Kasus KKP Aditya W Prabowo). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713006_Reza Agustin Yezika.pdf Restricted to Registered users only until 21 March 2024. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pada tahun 2021, PT X mengalami penurunan omzet yang cukup drastis. Penurunan omzet tersebut disebabkan karena tidak berjalannya sistem yang digunakan untuk pasien dengan fasilitas BPJS yang akan melakukan pengobatan pada perusahaan PT X. Oleh sebab itu banyak pasien yang memilih untuk berpindah tempat pengobatan karena apabila tanpa menggunakan fasilitas BPJS maka biaya yang dikeluarkan oleh para pasien cukup mahal. Dengan keadaan tersebut mengakibatkan PT X mengalami kerugian. Atas kerugian yang dialami oleh PT X mengakibatkan status pajak SPT Tahunan tahun 2021 PT X menjadi lebih bayar. Dengan kondisi lebih bayar tersebut, PT X mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dengan adanya pengajuan restitusi tersebut pihak fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan sehingga terjadi pemeriksaan yang dilakukan pada PT X. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memahami mekanisme dalam pemeriksaan pajak karena terdapat kelebihan pembayaran pajak penghasilannya yang terjadi akibat kerugian. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini antara lain seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2021, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Panggilan Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, serta Laporan Keuangan perusahaan. Upaya pemeriksaan sangat penting dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Atas pemeriksaan tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) menyetujui hasil pengajuan restitusi yang diajukan oleh PT X sehingga muncul produk hukum Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB).

Actions (login required)

View Item