Caren Syansabella Mikanuwa, - (2023) Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 Sesuai KEP-537/PJ/2000 (Studi Kasus PT X Klien KKP Fauzi Aditya). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text 89. 152010713042.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Setiap Wajib Pajak yakni orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud yakni melaksanakan pembayaran pajak, pemotongan/ pemungutan, dan pelaporan pajak. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah guna mengupayakan usaha yang maksimal untuk memberdayakan penerimaan negara dalam sector pajak maupun keberlangsungan Wajib Pajak itu sendiri. Salah satunya yakni melalui Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25). Pembahasan pada laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengurangan PPh Pasal 25 sesui dengan KEP537/PJ/2000 serta upaya yang dilakukan Wajib Pajak sehubungan dengan penolakan permohonan pengurangan angsuran. Dasar hukum yang digunakan sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 yakni pada KEP-537/PJ/2000. PT X merupakan WP Badan dalam melakukan pembayaran PPh terutang dibayarkan dengan diangsur atau dibayar setiap bulan. Pada akhir tahun berjalan PT X mengajukan permohonan pengurangan angsuran untuk bulan-bulan tersisa tetapi dalam praktiknya pengajuan tersebut terdapat kendala yang menyebabkan PT X mengalami kelebihan pembayaran semakin besar pada SPT Tahunannya karena penolakan permohonan. Metode kajian yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah studi kasus yaitu dengan mempelajari terkait penerapan kebijakan permohonan angsuran sesuai KEP537/PJ/2000 pada PT X, setelah itu menghitung nilai berapa persen PPh yang akan terutang dari PPh terutang dan melakukan analisis dari laporan proyeksi keuangan milik PT X serta upaya yang dilakukan oleh PT X terhadap penolakan permohonan tersebut. Sehingga akan diketahui dari perhitungan dan data tersebut kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku, solusi yang diambil atas kejadian tersebut serta saran yang diberikan untuk kasus tersebut.

Actions (login required)

View Item