Nurul Aini Rismawanti, - (2022) Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan PPH Pasal 23 Dan PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Penggunaan Jasa Maklon Pada PT B. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) 37. 151910713038 ABSTRAK.pdf Download (25kB)
	Text (FULLTEXT) 37. 151910713038.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Studi kasus ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terkait kewajiban perpajakan mulai dari perhitungan, penyetoran hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT B merupakan perusahaan garmen yang dalam usahanya menggunakan jasa maklon, diketahui jasa maklon termasuk dalam jasa lain yang dikenakan tarif pada PPh 23 yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2015 yang menyatakan bahwa jasa maklon juga termasuk penyerahan jasa selain yang telah dipotong pada PPh Pasal 21. Tarif kedua, jasa maklon juga dapat dikenakan tarif PPh 4 ayat (2) atas objek pajak dengan penghasilan atau pendapatan tertentu, tarif ini berlaku jika perusahaan maklon tersebut mempunyai omzet kurang dari Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak. PT B selaku Wajib Pajak Dalam Negeri juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan hingga melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Hingga diketahui pada bulan April 2021, terdapat 1 transaksi yang belum disetorkan oleh PT B karena adanya kelalaian, sehingga pada Masa Pajak April 2021 PT B mendapat sanksi administrasi sesuai pada KMK Nomor 25/KMK.10/2021 dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 0,96% dikalikan dengan pajak terutang dan melakukan SPT Pembetulan Masa Pajak April. Bulan Maret 2021 PT B terlambat melakukan penyetoran SPT Masa Maret 2021, atas keterlambatan ini PT B dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100,000,- menurut Pasal 7 UU KUP, bila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100,000 untuk SPT Masa Pajak Lainnya. PT B belum sepenuhnya taat mematuhi peraturan perpajakan karena masih terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pada SPT Pajak Penghasilan Pasal 23.

Actions (login required)

View Item