Alifia Azzah Adini, - (2024) Permohonan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pada PT X Atas Objek PPN Terutang Yang Tidak Benar (Studi Kasus Pada Klien PT Berkah Tangguh Sinergi). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) 90. 152110713107_Alifia Azzah - abstrak.pdf Download (913kB)
	Text (FULLTEXT) 90. 152110713107_Alifia Azzah.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan proses yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemenuhan kewajiban perpajakan kini diberlakukan sistem self assessment system yang artinya menghitung, membayar, dan juga melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dalam hal ini PPN juga dipungut berdasarkan self assessment system. Pemeriksaan pajak menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila Wajib Pajak merasa keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya permohonan, salah satunya permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP. Dalam penelitian Tugas Akhir ini, PT X terlibat pemeriksaan pada tahun 2020 atas objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak. Atas pemeriksaan tersebut, terbitlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Desember 2016. Atas objek yang menurut pemeriksa belum dilakukan pemungutan PPN, maka PT X dianggap terutang PPN. PTX merasa nominal PPN terutang merupakan objek yang tidak benar, maka berdasarkan bukti yang ada PT X mengajukan upaya permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP. Surat permohonan pengurangan SKP yang tidak benar yang pertama ditolak, PT X merasa tidak puas dengan hasil keputusan sehingga saat ini PT X mengajukan permohonan pengurangan SKP yang tidak benar yang kedua.

Actions (login required)

View Item