Shabrina Millatania Arifin, - (2022) Peran Audit Internal Dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pembangunan Desa. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRACT) 60. 151910613119 abstrak.pdf Download (20kB)
	Text (FULLTEXT) 60. 151910613119.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kotamadya. Sebagai negara kesatuan yang terbagi menjadi banyak daerah, Indonesia tidak hanya berfokus pada sistem pemerintahan pusat saja, namun juga diperlukan adanya pembentukan sistem pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membentuk pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun kelangsungan pembangunan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, setiap desa pasti memiliki macam-macam aset dan berkewajiban untuk dikelola secara akuntabel dan terbuka. Namun, tidak semua desa dapat melakukan pengelolaan aset desa dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditemukan beberapa permasalahan mengenai pengelolaan aset desa di beberapa desa khususnya di daerah Jawa Timur. Adanya permasalahan tersebut, diperlukan peran auditor internal dalam pengawasan dan pemeriksaan untuk membina dalam hal pengelolaan aset desa terhadap pembangunan desa. Peran tersebut salah satunya dimiliki oleh Perwakilan BPKP Jawa Timur. Peran BPKP Jawa Timur ialah memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta evaluasi kepada jajaran pemerintah daerah yang bersangkutan yang dimana hal tersebut termasuk dalam bentuk audit internal seperti yang telah dijelaskan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Actions (login required)

View Item