PENETAPAN UPAH MINIMUM BURUH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH Repository

PENETAPAN UPAH MINIMUM BURUH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH

Danang Prakoso, 030211423 U (2007) PENETAPAN UPAH MINIMUM BURUH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-prakosodan-7606-fh3260-k.pdf
Download (340kB) | Preview

Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-kkbkk2fh32-7481-fh3260-r.fulltext.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut : 1. Kewenangan dalam melakukan penetapan upah minimum buruh di setiap kabupaten / kota terletak pada kewenangan Gubernur yang mengacu pada peraturan perundang undangan. Penetapan upah minimum tersebut disahkan oleh Gubernur setelah adanya rekomendasi dari pemerintah daerah yakni Bupati / Walikota kemudian disampaikan kepada Dewan Pengupahan Propinsi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dengan peabandingan 1:1:1. Melalui dewan pengupahan provinsi tersebut kemudian dicapai kesepakatan antara pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/buruh. 2. Dalam pengawasan peiaksanaan upah minimum adalah wewenang dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 176 Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain itu penerapan hukum terhadap pelanggaran dalam pembayaran upah harus diselesaikan secara maksimal karena hal ini telah diatur dalam pasal 185, 186 dan 187 Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu apabila pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum dapat mengajukan penangguhan pada pemerintah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja di tiap propinsi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK-2 FH 326 07 Pra p

Uncontrolled Keywords:

MINIMUM WAGE-LAW AND LEGISLATION

Subjects:

K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators:

Creators	NIM
Danang Prakoso, 030211423 U	UNSPECIFIED

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Lanny Ramli, , S.H., M.Hum.	UNSPECIFIED

Depositing User:

Tn Hatra Iswara

Date Deposited:

26 Aug 2008 12:00

Last Modified:

29 Sep 2016 11:44

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13975

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item