Ervan Surahman, 030215509 (2007) PERJANJIAN KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-surahmaner-7605-fh3250-k.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-surahmaner-7482-fh3250-k.fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Pada akhirnya aspek-aspek yuridis yang ada dalam ruang lingkup UUHT akan menunjang dan memperkuat pelaksanaan UUHT secara umum dalam masyarakat. Sehingga harapan yang menghendaki UUHT sebagai salah satu lembaga hak jaminan atas tanah yang dapat menopang praktik perkreditan di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Berhubung SKMH dan SKMHT adalah rangkaian proses yang terkat dalam perkreditan berarti mengkaitkan pula aspek-aspek ekonomi. Meskipun adanya perbedaan dalam hal pengaturan tetapi dalam pelaksanaannya baik SKMH maupun SKMHT bermanfaat pada tujuan yang sama bagi para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian kredit. 2. Khusus dalam menerapkan keadilan, kegunaan dan kepastian hukum tersebut diatas kiranya analisis ekonomi dapat dijadikan salah satu sub sistem dan aspek kegunaan dan kemanfaatan hukum tersebut. Mengingat hukum adalah medan berkonvergensi berbagai disiplin ilmu, namun dalam porsi yang harmonis sehingga tidak mendominasi suatu pertimbangan hukum. Alhasil segala kebijakan-kebijakan hukum yang diambil dalam rangka menselaraskan UUHT ini dapat terwujud dengan baik karena dikemas dengan visi dan misi yang komperhensif. Dan dengan melalui PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1996 Pemerintah telah melakukan upaya agar pelayanan terhadap kredit kecil dapat dilakukan dengan murah.

Actions (login required)

View Item