Yusuf Arif Utomo, 030415864 (2008) PARATE EXECUTIE PADA HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PERLINDUNGAN ASET KREDITOR DAN DEBITOR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-utomoyusuf-8023-fh7308-k.pdf Download (360kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-utomoyusuf-7808-fh7308.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB) | Request a copy

Abstract

Dalam hal kewenangan kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan dalam melakukan eksekusi dengan cara Parate Executie, UUUHT memberikan kewenangan tersebut kepada kreditor. Sekalipun sampai saat ini masih menjadi sebuah perdebatan yang panjang diantara ahli-ahli hukum di Indonesia mengenai harus diperjanjikan terlebih dahulu atau tidak harus diperjanjikan mengenai eksekusi dengan cara Parate Executie. Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi dengan cara Parate Executie apabila debitor pemberi Hak Tanggungan melakukan wanprestasi atau cidera janji. Melalui Pasal 6 UUHT jo. Pasal 20 UUHT kreditor pemegang Hak Tanggungan mendapat perlindungan atas asetnya dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Dalam UUHT temyata tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan saja tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi debitor pemberi Hak Tanggungan, sekalipun UUHT hanya menitik beratkan perlindungan debitor tersebut pada besaran nilai ekonomis obyek Hak Tanggungan, namun hal tersebut telah memberikan rasa aman bagi debitor pemberi Hak Tanggungan untuk menjaminkan asetnya dan dibebani Hak Tanggungan. UUHT memberikan perlindungan hukum kepada debitor pemberi Hak Tanggungan apabila dikemudian hari debitor cidera janji, maka dalam pelaksanaan eksekusi melalui Parate Executie debitor tidak dirugikan dalam hal penilaian atas harga jual Obyek Hak Tanggungan, dengan demikian debitor pemberi Hak Tanggungan berhak untuk mendapatkan harga tertinggi dalam lelang Obyek Hak Tanggungan.

Actions (login required)

View Item