Adinda Wahyu Aristi, - (2024) Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Atau Bangunan (Studi Kasus Klien Pada Kantor Notaris & PPAT Mashudi, S.H., M.Kn.). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) 152110713037_Adinda Wahyu Aristi.pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tugas Akhir ini dilaksanakan pada PPAT/Notaris Mashudi S.H., M.Kn. dimana Tuan X dan Tuan Y melakukan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Gresik. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan serta memahami peran Notaris/PPAT dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai analis pajak yang ada pada kantor PPAT Mashudi S.H., M.Kn, dan penulis juga menggunakan studi literature. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan arsip dan dokumen SSPD- BPHTB. PPAT Mashudi S.H., M.Kn melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh Tuan Y sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perhitungan yang dilakukan yaitu menggunakan tarif sebesar 5% dikali dengan NPOP dikurangi NPOPTKP yang nilainya sudah di tentukan sebesar Rp 60.000.000 sehingga besaran pajak yang terutang adalah sebesar Rp 14.500.000 (5% x (( Rp 350.000.000 - Rp 60.000.000)) dan penyetoran yang dilakukan adalah melalui Bank Jatim. Pelaporan dilakukan melalui web E-BPHTB Kabupaten Gresik sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan bupati Gresik Nomor 45 tahun 2021. Berdasarkan pembahasan dari hasil diatas disimpulkan bahwa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas transaksi jual beli tanah yang dilakukan tuan X kepada Tuan Y pada Kantor Notaris & PPAT Mashudi, S.H., M.Kn telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang ada. Penyetoran pajak terutang BPHTB yang dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku kuasa wajib pajak dilakukan melalui Bank Jatim atau Bendahara Pemerintah setelah itu melakukan verifikasi SSPD- BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan menyerahkan lembar yang lain kepada Wajib Pajak, Badan Pertanahan Nasional dan PPAT untuk arsip.

Actions (login required)

View Item