Dwi Martanto, 030315836 (2008) KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI(KRASIDA) SEBAGAI UPAYA PEMBIYAAN BAGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-martantodw-8123-fh1660-k.pdf Download (358kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-martantodw-7909-fh16608.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dengan ditunjuknya sebagai salah satu lembaga penyalur Surat Utang Pemerintah (SUP 005) maka dengan modal kerja tersebut Perum Pegadaian mengembangkan usahanya dengan sistem angsuran gadai (KRASIDA) ditujukan bagi golongan ekonomi lemah mengenai prosedur yang diajukan oleh Perum pegadaian tidak terbelit-belit dan syarat-syarat tertentu dapatlah terpenuhi, dan benda bergerak yang dipakai sebagai benda jaminan Perum pegadaian diantaranya meliputi kendaraan bermotor, perhiasaan emas dan berlian, intan serta surat-surat berharga lainnya. Namun bentuk usaha yang telah berjalan juga menjadi jaminan dalam Kredit Angsuran Sistem gadai (KRASIDA) guna mendapatkan dana pinjaman bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Pegadaian merupakan pendanaan yang dikenal oleh masyarakat sejak jaman belanda. Pegadaian ini memiliki visi dan misi yaitu mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Golongan ekonomi lemah menjadi prioritas utama di pegadaian. Golongan ini membutuhkan banyak biaya untuk biaya hidupnya. Perum Pegadaian ini sangat memberikan keuntungan bagi mereka dan cara peminjaman tidak terlalu sulit bila dibandingkan di bank-bank hanya dengan membawa barang yang dimiliki masyarakat berupa barang-barang benda bergerak seperti : emas, berlian, intan serta surat-surat berharga lainnya, kendaraan bermotor juga bisa sebagai barang jaminan. Pada KRASIDA yang obyek jaminannya berupa kendaraan bermotor maka lembaga jaminan yang dipergunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Untuk meminimalkan resiko maka obyek jaminan fidusia diasuransikan, sedangkan berkaitan dengan eksekusi obyek fidusia diatur pasal pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item