Priyo Jatmiko, 030215495 (2008) PERTANGGUNGJAWABAN PILOT DAN KOPILOT DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA YANG BERINDIKASI PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-jatmikopri-8182-fh2330-k.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-jatmikopri-7972-fh23308.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy

Abstract

Dalam kecelakaan pesawat udara yang berindikasi pidana, ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pilot adalah Pasal 479g, pasal 359 dan atau (Pasal 360) KUHP. Namun pasal yang terdapat dalam KUHP tentang kelalaian ini tidak melulu dapat diterapkan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena standar yang diterapkan oleh ICAO, Kemungkinan sanksi administrasi ataupun pidana hanya dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kecelakaan atau insiden pesawat udara hanya jika kejadian itu terjadi disebabkan oleh: Reckless conduct (gross negligence) atau kesembronoan, intentional "willful" violations (willful misconduct) atau kesengajaan dan destructive acts atau tindakan merusak. Namun yang menentukan batasan perbuatan tersebut tidak dijelaskan dalam Global Aviation Safety Plan tersebut maupun dalam International Civil aviation organization (ICAO). Annex 13, Attachment E. Bagaimana polri memperoleh bukti suatu kecelakaan mengindikasikan adanya suatu tindak pidana juga kapan dan darimana diketahui adanya intentional violation tidak jelas. Karena hasil investigasi KNKT tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. ICAO juga dalam kebijakannya menyarankan untuk tidak memberikan data kepada para penyidik kriminal. Menurut penilaian dari penulis Kopilot dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila kopilot tidak melaksanakan prosedur perusahaan untuk mengambil alih kendali pesawat dari PIC (Pilot in Command) pada saat melihat PIC (Pilot in Command)berkali-kali mengabaikan peringatan.

Actions (login required)

View Item