RATIH PERMATA PUTRI HADIWINOTO, 030730350 (2009) NOMINEE ARRANGEMENT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERLAKUAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-putrihadiw-11962-abstrak-n.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-putrihadiw-10705-fh1660-n.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Nominee Arrangement dalam rangka penanaman modal langsung dapat dikatakan sebagai suatu tindakan “penyelundupan hukum” karena memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang undangan Indonesia dalam bidang investasi untuk kepentingan penanam modal asing. Bagaimanapun struktur yang dirancang oleh sebuah DNI, tujuan pengaturan Nominee Arrangement adalah untuk melakukan penguasaan terhadap suatu penanaman modal, yang pada akhirnya bertolak belakang dengan keinginan pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan negara. Akibat hukum dari diadakannya perjanjian Nominee Arrangement berdasarkan pengaturan Pasal 33 ayat 2 UUPM adalah batal demi hukum. Meski tidak mengatur secara langsung mengenai Nominee Arrangement, pasal ini mengatur mengenai perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain adalah perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dianggap batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan Nominee Arrangement tidak memiliki akibat hukum sejak awal diadakan dan dianggap tidak pernah memiliki akibat hukum. Di hadapan hukum, pemilik sah saham tersebut adalah seorang Nominee dan seluruh hak yang mengikuti saham tersebut akan menjadi hak seorang Nominee sepenuhnya.

Actions (login required)

View Item