BAYU HERLAMBANG, 030516179 (2009) PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PROYEKTOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) (STUDI KASUS PADA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-herlambang-11974-abstrak-p.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-herlambang-10715-fh1720-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam kesimpulan ini, penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut : Persekongkolan yang dilakukan oleh PT Sima Agustus, PT Tiga Permata Hati, PT Buana Rimba Raya adalah merupakan persekongkolan yang telah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut fakta yang ada, persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor untuk memenangkan tender pengadaan proyektor LCD di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 menggunakan modus complementary bidding atau penawaran yang saling melengkapi karena dalam pengadaan tender tersebut telah terjadi kesamaan atau kemiripan dokumen penawaran PT Tiga Permata Hati dan PT Buana Rimba Raya. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan pihak lain yaitu Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan Jeffrey Bunyamin yang menjadi penghubung PT Tiga Permata Hati dengan PT Buana Rimba Raya serta PT Sima Agustus sekaligus menjadi investor yang meminjam Perusahaan PT Tiga Permata Hati. Dengan adanya keterlibatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 dan Kepala Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terlapor tersebut telah melakukan tindakan bersekongkol yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006. Pada Putusan Perkara Nomor :04/KPPU-L/2007, KPPU telah memutuskan bahwa PT Sima Agustus, PT Tiga Permata Hati, PT Buana Rimba Raya, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 terbukti bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menghukum PT Sima Agustus untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun serta membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas Negara. Menghukum PT Tiga Permata Hati dan PT Buana Rimba Raya serta Moh.Iqbal, Muhammad Bahri, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun. Menghukum PT Tiga Permata Hati dan PT Buana Rimba Raya membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas Negara. Serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi administrasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 dan Kepala Biro Administrasi Wilayah sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Actions (login required)

View Item