Erry Surya Buana, 030630331 (2009) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENERIMAAN KARTU JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ATAS PERLAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIBERIKAN DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-buanaerrys-14014-fh0810-k.pdf Download (88kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-buanaerrys-11861-fh0810-b.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan , rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat. Dalam Program Jamkesmas terdapat Dinas Kesehatan bertindak sebagai stipulator dan Pihak RS bertindak sebagai promissor. Hubungan Hukum antara Konsumen dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah perikatan yang lahir karena adanya Undang-Undang. Hubungan Hukum antara Dinas Kesehatan dengan RS adalah perikatan yang lahir dari perjanjian kerjasama yang memberikan prestasi berupa pelayanan kesehatan kepada pihak ketiga, yaitu Konsumen Penerima Kartu Jamkesmas .Hubungan Hukum antara Konsumen dengan RS adalah Derdenbeding. Konsumen Penerima Kartu Jamkesmas dapat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum dan wanpreseasi ke pengadilan serta dapat pula melakukan upaya-upaya hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun, gugatan yang diajukan ke pengadilan (litigasi) hanya dapat dilakukan jika penyelesaian secara non litigasi seperti cara damai dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mencapai kesepakatan (pasal 45 ayat (4)). Beban pembuktian di pengadilan diserahkan kepada konsumen selaku Penggugat dimana ia diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan dari Tergugat dan kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan Pasal 1865 BW. Namun, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa pembuktian adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha selaku Tergugat (Pasal 28).

Actions (login required)

View Item