Fadhilah, 030516390 (2009) UPAYA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI "SUNSET POLICY". Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-fadhilah-14031-fh2110-k.pdf Download (88kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-fadhilah-11876-fh2110-u.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB) | Request a copy

Abstract

Dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan Keterbukaan Asas Kerahasiaan Bank Bagi Aparatur Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak, dapat penulis simpulkan bahwa : a. Ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan meminta keterangan dari pihak yang diperlukan yang terkait dengan Wajib Pajak seperti Nasabah Sebuah Bank merupakan suatu hal seharusnya mudah dilaksanakan karena peraturan telah secara jelas mengaturnya tetapi pada kenyataannya dan prakteknya semua ini terhambat dengan pihak bank sendiri yang terlalu menutup diri dengan pihak perpajakan. b. Ditinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, keterangan mengenai apapun yang berhubungan dengan Nasabah Bank terikat dengan kewajiban merahasiakan bagi pihak bank tersendiri karena apabila ada pelanggaran tersebut sanksi akan dikenakan bagi pelanggarnya, meskipun bidang perpajakan mendapat pengecualiannya namun pelaksanaan dalam prakteknya terlalu sulit untuk diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sehingga faktor ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam menjaring Wajib Pajak yang terindikasi melakukan kecurangan dalam perpajakan.

Actions (login required)

View Item