Jihan Nuri Sifa Faradila, - (2022) Gerakan Sosial Petani Garam di Kabupaten Sampang dalam Merespon Merosotnya Harga Garam. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 071811333017-HLM JUDUL.pdf Download (203kB)
	Text (BAB 1) 071811333017-BAB 1.pdf Download (130kB)
	Text (FULLTEXT) 071811333017.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Harga garam setiap tahun mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 berada dalam angka yang sangat rendah, hal ini membuat petani garam mengalami kesulitan dalam menjual dan memproduksi garamnya serta mengancam keberlangsungan hidup para petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe interpretative dengan mewawancarai narasumber yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam meneliti permasalahan ini, peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial dari Sidney Tarrow. Terjadinya problematika dalam penelitian ini dimulai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 oleh Presiden. Dalam peraturan tersebut membahas mengenai pergantian kewenangan dalam mengatur impor garam yang semula diatur oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan berganti menjadi Kementerian Perindustrian. Hal ini dianggap memiliki pengaruh terhadap angka impor garam yang setiap tahun mengalami peningkatan. Akibat hal tersebut garam rakyat tidak terserap dengan maksimal dan berakhir pada penumpukan garam yang membuat harga garam rakyat menjadi merosot setiap tahunnya hingga hampir tidak ternilai. Forum Petani Garam Madura bersama petani garam di Pangarengan Sampang melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kesejahteraannya dengan melakukan beberapa gerakan yaitu aksi demo, rapat kerja, audiensi kepada pihak pemerintah daerah, serta mengusulkan Raperda tentang Perlindungan Petani Garam kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini tidak ada tuntutan yang diajukan petani garam dikabulkan. Pemerintah pusat hingga daerah bersama-sama harus memikirkan kesejahteraan rakyat-rakyat kecil yakni salah satunya petani garam. Penyerapan garam lokal harus dilakukan secara maksimal dan juga pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap data-data dari kementerian khususnya terkait dengan kebutuhan impor garam.

Actions (login required)

View Item