Achmad Amir Aslichin, 030010844 – U (2009) PENGIKATAN JUAL BELI KAVELING TANAH MATANG ANTARA PERUSAHAAN PERUMAHAN DENGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-aslichinac-14175-fh2410-k.pdf Download (88kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-aslichinac-11944-fh241-p.pdf Restricted to Registered users only Download (806kB) | Request a copy

Abstract

Mengacu pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, pengembang dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. Didukung dari semua peraturan yang mengatur mengenai perumahan, bahwasanya kawasan perumahan itu dibangun dengan tujuan untuk membangun rumah di semua kaveling tanah matangnya. Jadi pengembang berkewajiban membangun bangunan rumah diatas kaveling tanah matang di kawasan perumahan dan permukiman dan transaksi jual beli yang sah diperbolehkan adalah penjualan rumah beserta tanahnya. Meskipun obyek pengikatan jual belinya hanya kaveling tanah matangnya saja tanpa bengunan rumah, di dalam SPJBnya tercantum kewajiban untuk membangun rumah. Hal ini disebabkan karena tujuan utama pihak pembeli setuju membuat SPJB tersebut adalah supaya di kemudian hari pihak pembeli bisa menguasai serta menggunakan tanahnya secara fisik untuk didirikan bangunan rumah di atasnya dan pada akhirnya bisa mengambil alih hak atas tanah dan bangunannya. Dengan demikian obyek jual belinya adalah hak atas kaveling tanah matang beserta bangunan rumahnya. Bilamana belum didirikan rumah, maka proses pengalihan hak atas kaveling tanah matang oleh PPAT belum bisa dilaksanakan. Surat Pengikatan Jual Beli bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas kaveling tanah matang yang bersangkutan karena pada proses pengikatan tidak terjadi peralihan hak, hak atas tanah masih di pengembang. SPJB ini hanyalah merupakan perjanjian pendahuluan sebelum melakukan proses jual beli. Beralihnya hak atas kaveling tanah matang tersebut melalui proses jual beli yang tertuang dalam akta PPAT. Jadi pengikatan jual beli adalah tidak sama dengan proses jual beli, sehingga pengikatan jual beli ini tidak melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-ungang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Actions (login required)

View Item