Eka Ambarwati, 030415977 (2009) KEDUDUKAN HUKUM PERANGKAT DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-ambarwatie-14181-fh3010-k.pdf Download (301kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-ambarwatie-11952-fh3010-k.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy

Abstract

Bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan perangkat daerah terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan pengaturan pelaksanaanya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. merupakan substansi bagi daerah untuk melakukan penataan dan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah. Kedudukan perangkat daerah sebagai unsur pembantu administratif yang terletak dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah secara hirarki. Selain itu, perangkat daerah juga mempunyai kewenangan sebagai mandat diberikan oleh Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan tata kerjanya. Jadi, kedudukan dan kewenangan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga yang sebagai unsur pembantu administratif Kepala Daerah yang harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan sesuai dengan kebutuhan bagi masing-masing daerah. Keterkaitan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar di daerah adalah tanggung jawab perangkat daerah kepada kepala daerah dalam membantu menjalankan urusan pemerintahan khususnya pada pelayanan publik. Peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi berbagai aspek yaitu dari sisi pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan serta segi keuangan. Sehingga pelayanan publik tersebut dapat diterima oleh warga negara atau masyarakat luas untuk tujuan mensejahterakan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 30/10 Amb k
Uncontrolled Keywords:	ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ; AUTONOMY
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Eka Ambarwati, 030415977 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Winarsih, , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	13 Dec 2010 12:00
Last Modified:	19 Sep 2016 13:39
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14082
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item