Achmad Naufal Hadi Prayitno, 030516236 (2009) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-prayitnoac-14187-fh3310-k.pdf Download (87kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-prayitnoac-11957-fh3310-k.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB) | Request a copy

Abstract

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga yang kemudian dijelaskan masing-masing pada Pasal 6, 7, 8 dan 9 mempunyai keterkaitan dengan alasan perceraian yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya telah ada upaya untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga sejak dibuatnya Undang-Undang Perkawinan secara implisit yang bertujuan untuk melindungi setiap pihak yang ada dalam lembaga perkawinan yang kemudian oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ditujukan untuk melindungi setiap orang yang ada pada rumah tangga. Perceraian yang merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 merupakan solusi untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga. Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian tidak hanya meihat apakah alasan untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan yang ada pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tetapi juga bisa melihat dari sisi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mengetahui apakah telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada suatu perkara perceraian karena sebenarnya alasan-alasan perceraian yang diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai. Hal ini tidak bermaksud untuk menyalahi kewenangan Pengadilan Agama karena hakim Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga namun hakim Pengadilan Agama hanya berupaya untuk menguak adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara perceraian yang diperiksanya. Diharapkan nantinya putusan hakim Pengadilan Agama tidak hanya memenuhi unsur perdata saja namun juga bisa menjadi pintu untuk menuju keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Actions (login required)

View Item