AKIO NARATAMA SIMAMORA, 030610268 (2011) PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI YANG TERANCAM KEAMANANNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-simamoraak-16560-fh1831-k.pdf Download (301kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rendysepti-13918-fh1821-k.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan terhadap saksi yang terancam keamanannya muncul karena banyaknya saksi yang mengalami intervensi dari berbagai pihak terkait kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan, sehingga menghambat proses pencarian kebenaran dalam persidangan. MAka dari itu, dibentuklah suatu lembaga khusus yakni LPSK yang berwenang menangani saksi yang terancam keamanannya. Adanya kewenangan ini dapat menimbulkan sengketa dengan lembaga yang telah ada sebelumnya. Sebagai analogi yang dapat diambil saat ini adalah kewenangan yang bersinggungan yang terjadi antara Kepolisian dengan LPSK dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain mengenai perlindungan yang diberikan terhadap saksi, yang mana saksi kunci dalam kasus ini adalah Rani Juliani, terkait dengan statusnya yang terancam bahaya dan pentingnya keterangan atau kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. Hal ini terkait dengan fungsi LPSK yang berwenang terhadap perlindungan saksi dan korban sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengemukakan kriteria saksi secara khusus yang dapat dilindungi oleh LPSK, yakni saksi yang sifatnya penting dilihat dari keterangannya, tingkat ancaman yang membahayakan saksi, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, undang-undang ini mengatur pula mengenai perlindungan saksi, namun tidak dijelaskan secara khusus dan spesifik bagaimana kriteria saksi yang dilindungi seperti pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Untuk itu, maka perlu ditegaskan kembali lembaga mana yang berwenang dalam penanganan perlindungan saksi jika dirujuk dari kriteria saksi yang ada dan undang-undang yang mengatur, agar tidak tercipta perselisihan kewenangan dan ketidaksinkronan tugas setiap instansi, sehingga tercapai optimalisasi tugas dan kewenangan dari masing-masing lembaga dan tercipta keamanan terhadap saksi dalam memberikan keterangan di persidangan. Dengan hal ini diharapkan kedua lembaga-lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana yang besar, dapat saling bekerjasama demi keamanan saksi serta bersama-sama menegakkan hukum di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 183 /10 Sim p
Uncontrolled Keywords:	PROTECTION LAW
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K600-615 Private law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM AKIO NARATAMA SIMAMORA, 030610268 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Minarno, Dr. , S.H., MHum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Turwulandari
Date Deposited:	18 Mar 2011 12:00
Last Modified:	18 Jul 2016 05:24
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14094
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item