FERY KURNIA WARDANA, 030516361
(2011)
KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Melihat kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara maritim, peranan transportasi laut sangatlah dominan dalam memperlancar arus barang dan manusia. Mengingat pentingnya transportasi laut, maka penyediaan sarana dan prasarana harus dapat mengatasi kebutuhan permintaaan akan jasa transportasi secara efektif dan efisien. Pembangunan dan pengembangan armada pelayaran nasionala memerlukan dana atau modal yang sangat besar. Dana untuk pengembangan armada pelayaran tersebut bisa diperoleh dengan jalan yaitu salah satunya melalui kredit. Pemberian kredit tentunya harus disertai dengan pemberian jaminan yang berupa jaminan kebendaan.
Objek jaminan dalam kredit pada industri pelayaran adalah kapal laut itu sendiri, termasuk dengan segala alat perlengkapannya karena merupakan satu kesatuan dengan benda pokoknya (asas accesie/perlekatan). Sifat perjanjian jaminan sendiri dimana merupakan suatu perjanjian tambahan (accesoir) memiliki akibat hokum, yaitu terjadi dan hapusnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya.
Agar kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan, maka kapal harus didaftar terlebih dahulu kedalam register kapal. Tidak didaftarkannya kapal laut kedalam suatu register kapal, maka terhadap kapal laut tersebut akan mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak. Pembebanan kapal laut yang mempunyai isi kotor paling sedikit 20m3 maka lembaga yang digunakan adalah hipotek. Definisi dari hipotek itu sendiri adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda bagi pelunasan suatu hutang. Hak hipotek hanyalah sebatas hak untuk melunasi hutang atas nilai benda jaminan dan tidak member hak untuk menguasai atau memiliki bendanya.
Dasar hukum yang mengatur hipotek kapal adalah BW pasal 1162 dan Wetboek Van Kophandel pasal 315. Selain itu peraturan terkait dengan kapal juga diatur dalam INPRES No.5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, PERPRES No.44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) dan Undang – Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Eksekusi kapal laut dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melalui penjualan lelang bedasarkan pasal 1178 ayat 2 BW (parate eksekusi), kemudian melalui titel eksekutorial yang pelaksanaannya harus mendapat perintah eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri.
Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak ada pengaturan mengenai penyitaan benda yang berada di luar wilayah Indonesia, sehingga terhadap pengeksekusian benda yang berada di luar Indonesia belum ada dasar hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi kepada pengadilan tempat kapal tersebut berada atau meminta pengadilan Indonesia memerintahkan debitur untuk mengembalikan kapal tersebut ke Indonesia. Selain itu, Pasal 315e KUH Dagang mengatur bahwa terhadap kapal yang telah dihipotekkan di Indonesia yang akan dilakukan lelang sita di luar wilayah Indonesia, maka kapal-kapal tersebut tidak dibebaskan dari hipoteknya di Indonesia.
Actions (login required)
 |
View Item |
