Putri Arnita Rahmaniar, 030610317 (2011) PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM ENTRI INTO FORCE DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL INDONESIA : TELAAH VALIDITAS LATIHAN BERSAMA MILITER INDONESIA - SINGAPURA SEBELUM PEMBERLAKUAN DEFENSE COOPERATION AGREEMENT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-rahmaniarp-16715-fh1731-k.pdf Download (301kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rahmaniarp-14043-fh1731-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Article 25 Vienna Convention 1969 mengenai provisional application yang pemberlakuannya di dalam tatanan hukum nasional Indonesia dilakukan melalui hukum kebiasaan internasional memberikan landasan bagi keabsahan latihan bersama militer Indonesia-Singapura yang dilaksanakan sebelum DCA berlaku sekalipun pada dasarnya suatu perjanjian tidak dapat diberlakukan sebelum entry into force berdasarkan Article 24 Vienna Convention 1969. Indonesia dan Singapura telah sepakat untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara tersirat melalui kesepakatan teknis antar kedua negara. Keabsahan tersebut juga dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia telah mempraktikkan provisional application dalam persetujuan GATT . UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara jelas mengatur berlakunya suatu ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional ke dalam tatanan hukum nasional. Berlakunya Article 25 Vienna Convention 1969 bagi Indonesia dilakukan melalui hukum kebiasaan internasional. Jika terjadi permasalahan hukum yang lahir dari pelaksanaan DCA yang belum diratifikasi, maka hakim pengadilan nasional dapat menerapkan norma yang ada dalam Article 25 Vienna Convention 1969 untuk memberlakukan DCA melalui proses penemuan hukum untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena DCA tersebut belum diratifikasi dan belum berlaku antara kedua negara.

Actions (login required)

View Item