Sandi Oktavian, 030415920 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK HIBURAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-oktaviansa-17980-fh2911-k.pdf Download (89kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-oktaviansa-14997-fh2911-p.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pajak sebesar 10 % sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Penerapan pajak sebesar 10 % Tarif Pajak Untuk Hiburan yang Menggunakan Harga Tiket Masuk atau bahkan 30 % jika pentas di luar daerah dari Harga Tanda Masuk (HTM) dirasa memberatkan seniman ludruk (wajib pajak), karena selain harus menyewa gedung,peralatan,kostum, masih juga dibebani pajak tersebut. Nasib para seniman Ludruk benar-benar semakin tersuruk. Kini mereka merasa tercekik atas tingginya pajak tontotan yang selama ini dipatok pemerintah daerah (Pemda) setempat saat melakukan pentas di daerah. Pajak tontonan sebesar 30 persen dari honor pentas itu, bagi para seniman Ludruk dianggap sangat memberatkan. Beberapa seniman dari kesenian tradisional Jawa Timur itu mengaku sangat prihatin dengan kebijakan pemda yang memasang pajak tontonan 30 persen itu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif Perlindungan hukum preventif diimplementasikan dalam Peran Serta Masyarakan, penerapan self assessment system maupun dilakukan dengan menggunakan upaya hukum yang tersedia yaitu dengan mengajukan Keberatan. Sedangkan perlindungan hukum represif tercermin dalam uapaya hukum Banding, yang diajukan ke Pengadilan Pajak.

Actions (login required)

View Item