ADHYKA RHYNGGA HERLAMBANG, 030710153 (2011) MONOPSONI BERDASARKAN HUKUM (MONOPSONY BY LAW) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-herlambang-19847-fh9411-k.pdf Download (92kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-herlambang-16625-fh9411-m.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Monopsoni merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Monopsoni itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. Oleh karenanya monopsoni itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan untuk melakukan pemusatan kekuatan ekonomi yang menciptakan kondisi monopsoni yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara yuridis monopsoni dibagi 3 (tiga), Pertama monopsoni alamiah, yaitu kondisi monopsoni sebagai akibat kondisi pasar tanpa ada efek negative dan tanpa usaha pemusatan kekuatan ekonomi. Kedua, monopsoni yang dilarang oleh hukum, yaitu monopsoni yang menciptakan praktek monopsoni dan persaingan usaha tidak sehat, Ketiga Monopsony By Law, yaitu tindakan pemusatan kakuatan ekonomi yang menciptakan kondisi monopsoni, namun dilegalisasi hukum karena atas otoritas dan perintah Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan tujuan Peraturan Perundang-Undangan. Monopsony by law menyebabkan pesaing baru yang ingin masuk ke pasar tidak memiliki kemampuan untuk bersaing sehingga menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada, maka ini merupakan jenis hambatan masuk bagi pelaku usaha karena hukum. Monopsonyy by law merupakan jenis monopoli yang direstui melalui sistem peraturan perundang-undangan. Monopsoni jenis ini berciri diatur melalui suatu undang-undang dan memberikan hak khusus bagi badan usaha tertentu. Monopsony by law terdiri dari Monopsony yang diberikan negara terhadap perusahaan-perusahaan milik negara maupun milik daerah dan juga monopsoni yang diberikan kepada lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah. Monopsoni menurut undang-undang (monopoly by law) biasanya sangat menguntungkan negara/pemerintah karena pelaksanaannya didukung dengan peraturan perundang-undangan. Monopsony by law ini lebih banyak digunakan untuk mengatur kepentingan rakyat, seperti infrastruktur yang dikelola oleh BUMN dan BUMD. Berdasarkan pertimbangan dan alasan ini maka umumnya berbagai Negara memberikan atau mengatur tentang pengecualian di dalam undang-undang Persaingan mereka. Pada intinya tujuan hukum persaingan adalah menjaga kompetisi berjalan fair namun tanpa membatasi kewenangan pemeritah. Pengecualian yang diberikan undang-undang ini juga merupakan suatu hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang bersangkutan. Pengecualian yang diberikan oleh hukum kepada Monopsony by law tidak serta merta menimbulkan akibat tidak tersentuhnya jenis kegiatan ini oleh Hukum Persaingan Usaha. Pembatasan dan pengawasan mutlak diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan

Actions (login required)

View Item