Y U D A Y U S T I S I A, 030610082 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RESTAURANT MASAKAN SEAFOOD ATAS KEHALALAN PRODUKNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-yustisiayu-19859-fh1001-k.pdf Download (89kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-yustisiayu-16637-fh1001-p.pdf Restricted to Registered users only Download (778kB) | Request a copy

Abstract

Konsumen masakan seafood khususnya masyarakat muslim belum terlindungi dengan baik. Aturan yang ada tidak serta-merta mewajibkan para pelaku usaha untuk mendaftarkan kehalalan produknya pada lembaga berwenang serta kemudian setelah diproses mencantumkan label halal. Pada dasarnya konsumen sendiri kurang begitu mengamati atau mengetahui bahwa masakan yang mereka konsumsi tersebut halal atau tidak. Ini merupakan suatu bentuk dari kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi makanan bersertifikat halal masih rendah. Bahkan, banyak rumah makan yang hanya memasang logo halal tanpa dilengkapi dengan sertifikat halal resmi. Disisi lain, Pemilik Restaurant sebagai Pelaku Usaha seharusanya mengikuti dan tunduk pada ketentuan tentang produk usahanya dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni UUPK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut UUP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK) dan lebih afdol lagi apabila menyertakan label kehalalan produknya dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label & Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP 69/1999) serta Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan & Penetapan Pangan Halal (selanjutnya disebut KMA 518/2001). Hal ini bertujuan agar tidak ada yang merasa dirugikan dan merugikan baik bagi pelaku usaha, terlebih lagi bagi Konsumen Muslim yang sangat concern terhadap asal muasal-pengolahandan- penyajian produk pangan. Apabila produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak sesuai dalam kenyataan pemakaian, penggunaan atau pemanfaatan oleh konsumen, dan bahkan melanggar ketentuan pelabelan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, tentunya akan timbul permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pada awalnya akan melakukan “protes konsumen” pada pelaku usaha. Selanjutnya berupa pemuaatan kasus di media masa, lalu pengaduan konsumen pada Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk membantu penyelesaiannya, sampai dengan pengajuan perkara sengketa ke Badan Penyelesaian

Actions (login required)

View Item