PUTU SHANGRINA PRAMUDIA, - (2022) TERMINASI DISKURSUS POROS MARITIM DUNIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN JOKO WIDODO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (244kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (314kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

"Penelitian ini membahas terkait terminasi diskurus Poros Maritim Dunia (PMD) dalam kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. PMD telah menjadi fitur utama pada masa kampanye Pilpres 2014 hingga sebagai fokus dari kebijakan dalam maupun luar negeri Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya. Dengan lima pilar yang menjadi landasannya, PMD sebagai konsepsi peran nasional diharapkan dapat mentransformasikan Indonesia sebagai negara yang mengorientasikan pembangunan kemaritiman, menghidupkan kembali budaya dan identitas maritim bangsa, hingga berkontribusi aktif dalam dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Namun demikian, seiring dengan jabatan Presiden Jokowi periode pertama berakhir, realisasi konsep Indonesia sebagai PMD seolah luput dari pengawasan. PMD tidak lagi digelorakan maupun disosialisasikan secara intensif – khususnya pada masa kampanye Pilpres 2019 maupun pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Terlebih lagi, PMD tidak menjadi salah satu tema prioritas dari kebijakan luar negeri Presiden Jokowi. Dengan menggunakan kerangka Konsepsi Peran Nasional, Kontestasi Peran, dan Legitimasi Peran – tulisan ini berargumen bahwa meskipun legitimasi peran PMD pada tingkat publik telah berhasil meniadakan kontestasi peran vertikal serta pada tingkat sistemik, proses role location yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan cues maupun situasi sosial dari dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik – namun demikian, terminasi diskursus PMD merupakan konsekuensi dari gagalnya Presiden Jokowi dalam melegitimasi dan mengatasi kontestasi peran horisontal yang terjadi antar elit politik domestik. Maka, kendala dalam politik domestik tersebut menyebabkan implementasi PMD menjadi terhambat, tidak efektif dan terdelegitimasi. Pada akhirnya, diskursus PMD tidak lagi menjadi aspirasi peran nasional Indonesia dan tidak lagi relevan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. "

Actions (login required)

View Item