RAGIL PRIHADI, 030710224 (2011) HUBUNGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (UU APBN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-prihadirag-20785-fh1271-k.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-prihadirag-17433-fh1271-h.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB) | Request a copy

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan landasan pemerintah (eksekutif) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik (good governance). APBN yang ditetapkan dengan UU tiap tahunnya, merupakan produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai karakteristik dan prosedur pembentukan yang berbeda dengan UU yang lainnya. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara legislatif sebagai pembentuk undang-undang dengan eksekutif sebagai pelaksana dari undang-undang. Meskipun dalam pembentukan UU APBN itu sendiri memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden.

Actions (login required)

View Item