HENDRIK MUCHLISON, - (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DALAM PROGRAM PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HAL JUDUL)
HAL JUDUL.pdf Download (188kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (121kB) |
|
Text (FULL TEXT)
FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kondisi jalan di Sidoarjo tahun 2020 - 2021 banyak rusak. Waga sampai menanam pisang di jalan sebagai aksi protes. Bahkan Sidoarjo sempat dijuluki sebagai kota seribu lubang jalan. Data jalan mantab di Sidoarjo tahun 2020 meningkat dibanding 2019. Pemkab Sidoarjo berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat. Tetapi data empiris di lapangan menunjukkan implementasi program belum berjalan optimal. Karena Camat ragu mengeksekusi program, dan jalan yang baru ditambal cepat rusak lagi. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan. Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk menganalisis proses implementasi. Termasuk prinsip pelimpahan kewenangan yang efektif yang diungkapkan Stoner. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam pada 18 informan. Meraka pejabat di Pemkab Sidoarjo sebagai pembuat kebijakan, DPRD Sidoarjo selaku pengawas, Camat selaku implementor, serta warga sebagai pemanfaat program. Hasil penelitian menunjukkan secara umum program belum berjalan optimal. Karena pertama belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara khusus implementasi PIWK. Termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang belum berkekuatan hukum. Kedua, jumlah dan kapasitas SDM di kecamatan terbatas. Ada kasi pembangunan yang kosong dan tidak semua kecamatan memiliki SDM dengan latar belakang relevan untuk pekerjaan perbaikan jalan. Tapi aspek disposisi dan komunikasi program ini sudah baik. Karena para camat sependapat bahwa PIWK sebagai quick respon. Komunikasi intens dilakukan dan terbantu dengan media sosial Whatsapp Group.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 T.FISIP.KP 03 - 23 Hen i | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Road Infrastructure, Authority, Implementation, Policy, Sidoarjo, PIWK | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy | |||||||||
| Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Kebijakan Publik | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Indah Fatma | |||||||||
| Date Deposited: | 22 May 2026 02:11 | |||||||||
| Last Modified: | 22 May 2026 02:11 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/141362 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |