FEBIE SAPUTRA, 030710230 (2011) KONSEKUENSI YURIDIS KEDUDUKAN BENDAHARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-saputrafeb-17443-fh1121-k.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy

Abstract

Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan bahkan terdapat hal baru yang sebelumnya tidak dikenal. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara sebagai jabatan fungsional. Fungsionalisasi jabatan bendahara tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang lama. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya pengelolaan keuangan pada tingkat kantor/satuan kerja sehingga harus dikelola oleh seorang pejabat fungsional, bukan lagi sebagai pekerjaan tambahan ataupun sampingan. Serta karena jabatannya yang bersifat fungsional, maka bendahara mempunyai tanggungjawab secara pribadi terhadap pembayaran yang dilaksanakannya, sehingga jabatan bendahara tidak dapat dirangkap oleh pejabat lainnya

Actions (login required)

View Item