PUTU RISKI ANANDA KUSUMA, - (2022) Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Informasi Elektronik Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) 032024153026-HLM JUDUL.pdf Download (194kB)
	Text (BAB 1) 032024153026-BAB 1.pdf Download (176kB)
	Text (FULLTEXT) 032024153026.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses informasi elektronikyang dianggap melanggar hak asasi atas akses informasi yang dijamin melalui Pasal 28 F UUD NRI 1945 namun ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 jugamengatur bahwa warga negara wajib tunduk atas setiap pembatasan demi ketertiban umum. Pengaturan mengenai pembatasan hak asasi atas informasi juga diatur dalamPasal 40 ayat (2b) UU ITE dan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR.Permasalahan dalam penulisan ini meliputi ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam pembatasan akses informasi elektronik dan kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pembatasan tersebut jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengandidukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum. Pembatasan akses informasi elektronik di Indonesia dapat dilakukan apabilatelah memenuhi ruang lingkup yang meliputi penetapan keadaan darurat nasional, tidak mengandung unsur diskriminasi, adanya muatan yang dilarang, dan bertujuanuntuk menjaga aspek kepentingan umum. Kebebasan hak asasi atas akses informasi masuk dalam kategori derogable rights yang artinya merupakan salah satu hak asasi yang dapat dibatasi namun dalam pemberlakuannya harus tetap sesuai dengan prosedur dalam peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item