RENDRA ANDHIKA RESTU JUANDA, 030710231 (2011) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN (BELANJA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-juandarend-17446-fh1151-p.pdf Restricted to Registered users only Download (932kB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu cara untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Wujud dari pengelolaan keuangan negara adalah dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Penegakan hukum dalam pelaksanaan APBN merupakan suatu usaha untuk menciptakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam rangka penegakan hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan adanya instrumen penegakan hukum. Instrumen penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Instrumen penegakan hukum administrasi merupakan suatu sarana dalam mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan penerapan sanksi merupakan sarana/alat untuk mencegah dan mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tepat sasaran guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Actions (login required)

View Item