NILAM ANDALIA KURNIASARI, - (2022) Asas Maritime Cabotage sebagai Katalis peningkatan Industri Pelayaran pada Era Integrasi Ekonomi Regional. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) 031517017339-HLM JUDUL.pdf Download (231kB)
	Text (BAB 1) 031517017339-BAB 1.pdf Download (308kB)
	Text (FULLTEXT) 031517017339.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Maritime cabotage bukanlah suatu asas yang baru dikenal. Asas tersebut merupakan kebiasaan internasional yang memberikan hak istimewa kepada negara pantai untuk menerapkan asas tersebut atau tidak dalam pelayaran domestik mereka. Suatu Negara pantai yang menerapkan asas tersebut dapat mengecualikan unsur-unsur asing tertentu untuk terlibat dalam pelayaran domestiknya, termasuk kebangsaan kapal, pemilik, awak kapal, dan tempat di mana kapal itu dibangun. Oleh karena itu, maritime cabotage dikategorikan sebagai suatu asas yang bersifat proteksionis. Indonesia termasuk di antara banyak Negara yang menerapkan maritime cabotage untuk pelayaran domestik. Disertasi ini menjawab pertanyaan tentang: 1. apa landasan filosofis, teoritis, dan konseptual dari implementasi cabotage maritim di Indonesia; dan 2. konsep hukum apa yang paling tepat bagi maritime cabotage Indonesia untuk dapat menjadi katalis pengembangan industri perkapalan di era integrasi ekonomi regional. Disertasi ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, komparatif, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menemukan bahwa maritime cabotage yang bersifat proteksionis tidak melanggar General Agreement on Trade in Services (GATS). Perjanjian tersebut membuka pilihan bagi Negara anggota WTO untuk meliberalisasi setiap bagian dari layanan transportasi laut, termasuk cabotage, dalam kesepakatan Perdagangan Regional untuk mencapai integrasi ekonomi regional. Namun, Indonesia harus berhati-hati dengan proposal apa pun tentang relaksasi cabotage atau mengubahnya menjadi regional maritime cabotage. Regional maritime cabotage mungkin cocok bagi UE tetapi ASEAN berbeda karena ASEAN bukan organisasi supranasional dan kondisi geografis ASEAN pun berbeda. Untuk mencari implementasi maritime cabotage yang paling cocok untuk Indonesia, penelitian ini mempelajari penerapan asas tersebut dari undang-undang kolonial tahun 1936 hingga yang terakhir pada tahun 2008. Penelitian ini mengusulkan agar UU Pelayaran tahun 2008 direvisi. Undang-undang baru harus mengatur titik-titik embarkasi dan debarkasi. Lebih lanjut, disarankan agar undang-undang baru lebih kaku dalam menerapkan cabotage maritim Indonesia karena prinsip tersebut berfungsi sebagai katalisator pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan menggunakan pendekatan keamanan manusia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item