OCTAVIA RAHMA MAHDI, 030710124 (2011) STRUKTUR PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 117/PUU-VII/2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-mahdioctav-20809-fh1321-k.pdf Download (333kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-mahdioctav-17454-fh1321-s.pdf Restricted to Registered users only Download (954kB) | Request a copy

Abstract

Dengan adanya Perubahan UUD 1945 telah merubah struktur kelembagaan negara, demikian halnya menjadikan struktur keanggotaan MPR juga turut berubah. Skripsi ini membahas tentang struktur dan komposisi Pimpinan MPR sebelum Perubahan UUD 1945 dan sesudah Perubahan UUD 1945 dan akibat yang ditimbulkannya. Pimpinan MPR sebagai salah satu Alat Kelengkapan Lembaga MPR, adalah representasi keanggotaan MPR. Sehingga dipilih oleh dan dari anggota MPR yang setelah Perubahan UUD 1945 terdiri atas Aggota DPR dan Naggota DPD. Khususnya ketentuan mengenai Pimpinan MPR pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 yang mengatur bahwa jabatan Ketua MPR harus berasal dari Anggota DPR. Hal ini merupakan pembatasan terhadap Anggota DPD yang juga merupakan Anggota MPR. Oleh karenanya ketentuan tersebut dimohonkan untuk diujimateriilkan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Dengan dikabulkannya judicial review, maka telah membuka kesempatan bagi anggota DPD untuk menjadi Ketua MPR. Namun terdapat Keputusan MPR yang kemudian menutup kembali kesempatan tersebut.

Actions (login required)

View Item