ANDI ALI SYAHBANA (2022) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM MPP (MALL PELAYANAN PUBLIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PAMEKASAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 092014453011_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 092014453011_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTXET) 092014453011_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Salah satu bentuk Pelayanan Publik yang berkembang pada era metaverse sekarang ini adalah dengan adanya inovasi pelayanan publik yang berbasis internet dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi dalam pelaksanaannya. Hal demikian disebut dengan E�Government. Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, maka salah satu bentuk produk pelayanan publik berbasis E-Government yang ada di Kabupaten Pamekasan adalah Mall Pelyanan Publik atau yang biasa disingkat dengan MPP. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa Mall Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item