MULTAZAM MAJA MAHARDI, 030710176 (2011) PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN BETON DAN PENGECORAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS BINAMARGA BANYUASIN SUMATERA SELATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-mahardimul-21082-fh1551-k.pdf Download (293kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-mahardimul-17661-fh1551-p.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia sedikit banyak ikut mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menentukan strategi menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat. Namun, terkadang strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat menimbulkan dampak yang tidak sehat bagi persaingan usaha. Seperti terjadinya persekongkolan dalam memenangkan suatu tender yang hanya menguntungan salah satu pihak saja. Persekongkolan Tender Tender Paket Pengerjaan Penggantian Jembatan Beton dan Pengecoran Jalan di Lingkungan Dinas Binamarga Banyuasin Sumatera Selatan antara lain membahas tentang Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta indikasi-indikasi persekongkolan pada putusan perkara No. 06/KPPU-L/2009. Perpres No. 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai pelaksanaan tender atau pengadaan barang/jasa yang harus menerapkan prinsip-prinsip antara lain: transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian yang non diskriminatif sesuai dengan isi pada pasal 5. Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 22 menjelaskan mengenai persekongkolan tender dengan ruang lingkup tender meliputi tawaran pengajuan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, dan untuk menyediakan jasa. Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2009 tentang Persekongkolan Tender Tender Paket Pengerjaan Penggantian Jembatan Beton dan Pengecoran Jalan di Lingkungan Dinas Binamarga Banyuasin Sumatera Selatan, terdapat indikasi persekongkolan tender di dalamnya, yaitu persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap putusan perkara No. 06/KPPU-L/1009 adalah pendekatan yuridis. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat.

Actions (login required)

View Item