TAUPAN RIZA P. / 031914153005, - (2022) KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 031914153005 HALAMAN I.pdf Download (175kB)
	Text (BAB I) 031914153005 BAB I.pdf Download (130kB)
	Text (FULL TEXT) 031914153005.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian, kedudukan Peraturan Polri sebagai dasar hukum penggunaan keadilan restoratif dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa mekanisme pendekatan restoratif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian dilakukan pada tahap penyidikan dengan terlebih dahulu penyidik kepolisian mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat materil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021. Apabila suatu tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat materil barulah ditawarkan kepada para pihak apakah ingin menyelesaikan perkara tindak pidana yang mereka hadapi melalui jalur litigasi atau menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam tahap ini pihak penyidik juga memberikan informasi terkait apa keunggulan penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif justice dari pada penyelesaian masalah melalui jalur litigasi. Dan setelah itu apabila para pihak setuju untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka pihak penyidik akan meminta para pihak untuk memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021, setelah syarat-syarat formil tersebut terpenuhi maka pihak penyidik selanjutnya akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SPPP dan diakhiri gelar perkara khusus, yang menandai bahwa kasus tindak pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif telah selesai. Terkait kedudukan peraturan Polri dalam sistem perundang-undangan dan jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa Peraturan Polri termasuk jenis peraturan perudang-undangan sesuai perluasan makna peraturan perudang-undangan yang ada dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU no 12 tahun 2011, yang mana untuk kedudukannya setara dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan lembaga-lembaga lain seperti MA dengan PERMA dan Kejaksaan dengan PERJA. Untuk tindak pidana penganiayaan yang seharusnya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan interpretasi sistematis antara lain yaitu, semua tindak pidana penganiayaan biasa terkecuali yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 1 dan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat. Kata Kunci: Tindak pidana penganiayaan, keadilan restoratif, Restorative Justice

Actions (login required)

View Item