INTAN PERMATASARI PUTRI NINGTYAS, - (2022) Relasi Kuasa dalam Perumusan Materi Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN I) 071811333063 HALAMAN I.pdf Download (240kB)
	Text (BAB I) 071811333063 BAB I.pdf Download (120kB)
	Text (FULL TEXT) 071811333063.pdf Restricted to Registered users only Download (959kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi kuasa dalam proses politik perumusan revisi UU ITE kedua. Diskursus terkait revisi UU ITE kedua disebabkan oleh polemik dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia yang menuai tuntutan masyarakat pasca diadakannya revisi pertama. Pelbagai tuntutan timbul sebagai respon atas hasil revisi pertama yang gagal menjadi angin segar bagi perlindungan hak asasi manusia di ranah digital khususnya terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Menyoal fenomena tersebut, teori Ruang Publik Politik Jurgen Habermas digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan relasi kuasa antar para aktor kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana data diperoleh dan dihimpun melalui wawancara mendalam, studi pustaka serta data sekunder dari media yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa para aktor pemangku kepentingan yakni Pemerintah, Komnas HAM, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat sipil dalam menyoal kontestasi diskursus ruang publik perumusan revisi UU ITE yang tetap berpacu pada perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dan tidak sarat akan penyalahgunaan relasi kekuasaan antar para aktor kepentingan. Relasi kuasa yang terjalin pada proses penyusunan revisi ini menunjukkan eksklusifitas para aktor pemangku kepentingan yang tergabung dalam tim perumus UU ITE.

Actions (login required)

View Item