HAPOSAN RENDY NAIBAHO, 030710055 (2012) PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP HAKIM PELAKU TINDAK PIDANA SUAP (TINJAUAN TERHADAP KASUS HAKIM ASNUN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-naibahohap-22302-fh1561-k.pdf Download (73kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-naibahohap-18171-fh15611.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB) | Request a copy

Abstract

Pada masa sekarang ini, tindak pidana korupsi semakin meningkat. Banyak oknum-oknum lembaga negara yang memanfaatkan posisi atau kedudukannya dan kepercayaan masyarakat untuk mendapat keuntungan dari sana dengan menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan keadaan seperti ini semakin diperparah dengan tindakan tidak terpuji juga yang dilakukan oleh para penegak hukum, yang secara kelembagaan sangat diharapkan untuk dapat menindak tegas pelaku-pelaku tindak pidana di Indonesia ini, namun ternyata dalam lembaga yang diharapkan tersebut masih juga ada oknum-oknum yang berbuat sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi, secara khusus adalah seorang Hakim yang adalah ujung tombak dari penegakan keadilan hukum di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas secara khusus bagaimana proses pemidanaan hakim sebagai pelaku tindak pidana suap. Dan dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang peraturan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana suap, yaitu KUHP, UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Actions (login required)

View Item